Tim ini diharapkan dapat memastikan pengusutan kasus dilakukan secara cepat, transparan, dan tidak merugikan pihak Indonesia, termasuk para korban.
“Pembentukan tim khusus ini harus segera dilaksanakan agar penyelesaian kasus ini berlangsung transparan dan tidak merugikan pemerintah Indonesia serta WNI yang menjadi korban,” ungkap Arisal Aziz kepada wartawan pada Senin (27/01/2025).
Kasus ini, yang mengakibatkan satu korban meninggal dan empat lainnya luka-luka, semakin mencuat ke permukaan karena diduga adanya penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat Malaysia, yang menggunakan senjata api dalam penanganan tersebut.
Menurut Arisal, ini bukanlah masalah yang sepele. Oleh karena itu, keberadaan tim khusus dari DPR merupakan bentuk pengawasan legislatif terhadap kasus ini, untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Juga: Buron E-KTP Kelabui KPK selama Pelarian, Paulus Bisa Dikenai Obstruction of Justice
"Tim khusus ini, selain berfungsi untuk pengawasan, juga menjadi dukungan politik dari DPR kepada pemerintah dalam menyelesaikan insiden ini dengan cara yang tepat," tambah Arisal, yang akrab disapa Josal.
Arisal juga menegaskan bahwa Komisi I DPR sangat mengecam insiden penembakan tersebut. Ia mengingatkan bahwa masih banyak alternatif tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti ini.
"Kami mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI Kuala Lumpur untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM terhadap WNI," ujar Arisal.
Ia juga meminta pemerintah Malaysia untuk bersikap terbuka dalam penyelesaian kasus ini dan memastikan transparansi, guna menjaga hubungan baik kedua negara.
Baca Juga: Rezeki Stabil! 6 Shio yang Keberuntungannya Melejit di Februari 2025
Perlindungan WNI di Luar Negeri Jadi Sorotan
Insiden ini menjadi sorotan publik, terlebih mengenai perlindungan terhadap WNI yang bekerja di luar negeri. Arisal berharap insiden ini dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur telah menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini. KBRI juga memastikan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para korban, dan sedang mendalami data terkait korban yang terlibat.
KBRI juga berencana mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan lebih lanjut, termasuk menyelidiki kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat Malaysia.
Tanggapan dari Kementerian P2MI
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, juga turut menanggapi insiden ini dengan mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus penembakan tersebut.
Christina menekankan pentingnya penyelidikan terhadap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh petugas APMM, serta mengambil tindakan tegas jika terbukti bersalah.
"Kementerian P2MI akan terus berkoordinasi untuk memastikan korban mendapat perawatan medis yang diperlukan, serta mendukung keluarga korban, termasuk dalam hal pemulangan jenazah dan bantuan hukum," jelas Christina.
Ia juga menyatakan akan mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan pihak Malaysia guna membahas langkah-langkah preventif agar insiden serupa tidak terulang, termasuk dalam hal perlakuan yang lebih manusiawi terhadap pekerja migran. (*)
Editor : Hendra Efison