PADEK.JAWAPOS.COM – Memasuki hampir satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman periode 2025–2030, program unggulan “Pasaman Bangkit” mulai mendapat sorotan dari berbagai kalangan.
Sejumlah program yang dijanjikan untuk masyarakat kecil dinilai belum sepenuhnya dirasakan, terutama oleh petani, pelajar, dan kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Ketua Umum Korps Mahasiswa Pasaman Pekanbaru, Fattah Hunnur, menyoroti kebijakan program “Bajak Gratis” yang saat ini hanya menyasar masyarakat kategori Desil 1.
Baca Juga: Wali Kota Padang Dorong Gerakan Donor Darah untuk Wujudkan Kota Sehat
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial karena mayoritas petani di Pasaman berada pada Desil 2 hingga Desil 5 dan juga membutuhkan bantuan.
“Banyak petani kecil yang kondisi ekonominya masih terbatas, bukan hanya Desil 1,” ujar Fattah, Senin (11/4/2026).
Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023, terdapat sekitar 23.946 rumah tangga usaha tanaman pangan di Pasaman, yang sebagian besar tergolong masyarakat rentan hingga menengah bawah.
Baca Juga: SnapTik Bisa Download Video TikTok HD, Ini Cara Menggunakannya
Selain sektor pertanian, KOMAPAS juga menyoroti program pendidikan, khususnya bantuan seragam sekolah gratis yang dinilai belum jelas realisasinya.
Fattah menyebut masih ada wali murid yang harus membeli perlengkapan sekolah secara mandiri.
Ia meminta pemerintah transparan terkait data penerima dan mekanisme penyaluran bantuan.
Di sektor infrastruktur digital, program internet gratis untuk wilayah tertinggal (3T) juga dinilai belum berdampak signifikan. Sejumlah nagari disebut masih mengalami kesulitan akses jaringan.
Baca Juga: BPBD Kabupaten Solok Lirik Sepablock Semen Padang untuk Huntap Bencana
“Program internet gratis jangan hanya sebatas seremoni. Faktanya masih banyak daerah blank spot,” katanya.
KOMAPAS juga mempertanyakan realisasi janji penciptaan 1.000 lapangan kerja.
Menurut Fattah, pelatihan kerja dan job fair saja tidak cukup tanpa penyerapan tenaga kerja lokal secara nyata.
Selain itu, proyek strategis nasional (PSN) geothermal di Pasaman turut menjadi perhatian.
Baca Juga: SnapTik Bisa Download Video TikTok HD, Ini Cara Menggunakannya
KOMAPAS meminta pemerintah memastikan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut.
Di sisi lain, persoalan tambang ilegal masih menjadi masalah serius yang belum tertangani secara maksimal.
Aktivitas tersebut dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
KOMAPAS menilai penanganan tambang ilegal harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui razia, tetapi juga penegakan hukum dan solusi ekonomi bagi masyarakat.
Baca Juga: Kuasa Hukum Kritik Vonis 7 Tahun Kasus Chromebook Lombok Timur
Sebagai evaluasi, KOMAPAS Pekanbaru merekomendasikan pemerintah daerah untuk:
- Memperluas penerima manfaat bajak gratis hingga Desil 5
- Memperjelas realisasi bantuan seragam sekolah
- Mempercepat pembangunan internet di daerah blank spot
- Membuat regulasi prioritas tenaga kerja lokal
- Menindak tegas tambang ilegal
Baca Juga: Kapolda Sumbar Baru Dinilai Punya Modal Kuat Bongkar Jaringan Kejahatan di Balik Layar
“Kami berharap pemerintah lebih fokus pada program yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Fattah.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan program “Pasaman Bangkit” benar-benar berdampak dan tidak sekadar menjadi slogan.(*)