PADEK.JAWAPOS.COM-Proyek jalan tol strategis yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau kembali menjadi sorotan.
Bupati Limapuluh Kota Safni, menunjukkan sikap proaktif dalam mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Seksi Payakumbuh–Pangkalan, yang merupakan bagian vital dari koridor tol Sumatera.
Dalam momentum Hari Jadi ke-184 Kabupaten Limapuluh Kota, Bupati Safni menegaskan komitmennya untuk mengawal proyek nasional ini hingga terealisasi.
Ia bahkan menjadwalkan pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II guna memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Alhamdulillah, 14 April kami akan bertemu dengan sekitar lima sampai enam anggota DPR RI dari Dapil Sumbar II. Ini bentuk keseriusan kita untuk mendorong realisasi tol Seksi Payakumbuh–Pangkalan. Detailnya akan kita bahas bersama,” ujar Safni usai Rapat Paripurna DPRD Limapuluh Kota, Minggu pagi (13/4).
Bupati Safni menyatakan bahwa pemerintah daerah sepenuhnya siap mendukung pembangunan jalan tol yang telah lama diwacanakan ini. Namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Sebagai kepala daerah, saya siap memberikan dukungan penuh. Tapi kita tidak bisa memberikan kepastian karena ini adalah kewenangan pusat. Saat retret kepala daerah, Bapak Presiden Prabowo Subianto memang menyampaikan akan melanjutkan proyek ini. Tapi, untuk waktu pastinya, kita masih menunggu,” jelasnya.
Meski demikian, optimisme tetap mengemuka. Menurut Safni, keberadaan jalan tol ini sangat penting, tidak hanya bagi arus barang dan jasa, tetapi juga dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan Sumbar–Riau.
Tantangan di Lapangan: Lahan dan Budaya
Di balik semangat pembangunan, terdapat tantangan klasik yang kembali menghampiri yakni persoalan lahan. Safni menyadari bahwa karakteristik kepemilikan tanah di Sumatera Barat berbeda dengan daerah tetangga seperti Riau, terutama karena status tanah ulayat atau tanah adat yang masih kental.
“Di sini, satu lahan bisa dimiliki tiga sampai empat orang, semua harus sepakat. Ini berbeda dengan Riau yang lahannya kebanyakan sudah bersertifikat individu.
Tapi kami yakin, dengan niat baik dan komunikasi yang terbuka, termasuk dukungan media, jalan tol ini bisa terwujud seperti di daerah lain,” kata Bupati Safni yang juga berasal dari Kandis, Kecamatan Akabiluru.
Sebagai informasi, proyek tol Payakumbuh–Pangkalan sebelumnya sempat mengalami kendala akibat penolakan dari sejumlah masyarakat Nagari, terutama terkait pembebasan lahan.
Hal ini terjadi di masa pemerintahan sebelumnya, Bupati Safaruddin, yang sempat menghadapi aksi penolakan dari warga di beberapa titik lintasan yang direncanakan.
Tol Sebagai Urat Nadi Ekonomi Baru
Kata Safni, jika tol ini benar-benar terwujud, maka akan menjadi akses cepat antara dua provinsi yang selama ini hanya terhubung oleh jalur nasional yang rawan longsor dan padat lalu lintas.
Banyak pihak meyakini, kehadiran tol dapat memangkas waktu tempuh antarprovinsi, mendorong investasi, serta meningkatkan daya saing wilayah perbatasan Sumatera Barat.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi jalan tol ini akan menjadi urat nadi ekonomi baru bagi masyarakat Limapuluh Kota dan sekitarnya,” tambah Safni. (rid)
Editor : Novitri Selvia