PADEK.JAWAPOS.COM-Berdasarkan data per 20 Desember 2025 yang diperbarui oleh Posko Tanggap Darurat Bencana Alam Kabupaten Limapuluh Kota, total kerugian akibat bencana alam sempat tercatat mencapai Rp 1,013 triliun dengan jumlah warga terdampak sebanyak 1.526 jiwa.
Namun, pada pembaruan data terbaru, nilai kerugian tersebut mengalami penurunan menjadi Rp 559 miliar lebih.
Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, Herman Azmar, menjelaskan bahwa perubahan data tersebut merupakan bagian dari proses pembaruan yang terus dilakukan sesuai kondisi di lapangan.
“Ya, data tetap bergerak dan mengalami perubahan sesuai kondisi terkini di lapangan. Sebab, penghitungan terus dilakukan dan disempurnakan,” ungkap Herman Azmar saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu (24/12) sore.
Sebelumnya diketahui, dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota, tiga kecamatan menjadi wilayah dengan dampak bencana banjir, longsor, dan tanah bergerak (likuifaksi) terparah.
Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Bukik Barisan, dan Kecamatan Suliki. Di wilayah tersebut, kerusakan infrastruktur tercatat cukup signifikan.
Selain itu, bencana juga menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal serta menimbulkan kerugian pada sektor pertanian.
Berdasarkan data terbaru per 22 Desember 2025, kerusakan infrastruktur jalan tercatat sebagai yang tertinggi dengan persentase mencapai 67 persen, disusul kerusakan jembatan sebesar 22,6 persen, serta kerusakan permukiman sekitar 3,9 persen.
Kerugian terbesar berdasarkan data tersebut tercatat pada kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, permukiman, serta sejumlah fasilitas lainnya dengan nilai mencapai sekitar Rp 483 miliar.
Sekretaris Daerah Herman Azmar juga menyampaikan pentingnya penyelesaian dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Mitigasi Bencana dan Sinkronisasi Data serta Strategi Operasional Penanggulangan Bencana Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (23/12), yang dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota.
Dalam rapat tersebut, Herman Azmar bersama Tim Ahli Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni Swasono Pudji Rahardjo, Putri Mita Hanifah, Anisa Dewi Ika Pertiwi, Marshal Andriyan, dan Vivi Arini, serta perangkat daerah, PLN, dan instansi terkait lainnya, menekankan urgensi penyelesaian dokumen R3P.
Hal ini mengingat Kabupaten Limapuluh Kota telah memasuki masa transisi pemulihan tanggap darurat bencana terhitung sejak 23 Desember 2025 hingga 22 Juni 2026 atau selama enam bulan ke depan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota menginstruksikan percepatan penyusunan R3P untuk bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di wilayah tersebut.
“Hal ini sangat penting. R3P harus cepat kita selesaikan dan akan segera dilaporkan sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana,” ujar Herman Azmar.
Dalam upaya penanggulangan bencana secara profesional, percepatan, akurasi, dan ketepatan tindakan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah kebijakan menempatkan kembali Rahmadinol sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Limapuluh Kota.
“Ya, saya sekarang Plt Kalaksa BPBD Limapuluh Kota,” jawab Rahmadinol yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. (fdl)
Editor : Novitri Selvia