Kesepakatan tersebut mempertemukan kepentingan perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan berbasis data serta pengembangan sumber daya manusia lokal secara berkelanjutan.
Rektor ITB, Tatacipta Dirgantara, menegaskan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam merespons kebutuhan riil daerah. "Terutama melalui pendidikan, riset terapan, dan pendampingan perencanaan pembangunan," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menekankan perlunya kehadiran mitra akademik dalam menyusun dokumen perencanaan hingga tingkat dusun agar arah pembangunan lebih terstruktur dan tepat sasaran.
Kerja sama ini tidak hanya mencakup akses pendidikan, tetapi juga riset terapan serta penyusunan rencana induk pengembangan daerah, termasuk sektor pariwisata dan transformasi digital pemerintahan.
Mentawai memiliki keunggulan pada sektor selancar dengan 70 hingga 90 titik aktif dan menjadi tuan rumah ajang QS 6000 tahun ini, yang memperkuat posisinya sebagai destinasi olahraga bahari berkelas.
Namun demikian, tantangan infrastruktur, konektivitas antarpulau, elektrifikasi, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, serta telekomunikasi masih menjadi prioritas yang perlu ditangani melalui perencanaan komprehensif dan terukur.
Dengan kondisi geografis yang terdiri dari empat pulau besar dan akses laut sebagai jalur utama mobilitas, kebutuhan akan perencanaan berbasis data dan keilmuan menjadi aspek strategis dalam mendorong percepatan pembangunan.
ITB dinilai memiliki fakultas dan sekolah yang relevan untuk mendukung kebutuhan tersebut, mulai dari bidang energi hingga perencanaan wilayah dan kota yang dapat disinergikan dengan karakteristik kepulauan.
Inisiatif kolaborasi ini bermula dari kunjungan bersama Irman Gusman yang kemudian difasilitasi komunikasinya oleh Nofrins Napilus, dengan pembahasan awal mengenai isu akses pendidikan.
Dari dialog tersebut, pembicaraan berkembang menjadi peluang penyusunan master plan pariwisata serta digitalisasi sistem pemerintahan sebagai bagian dari transformasi tata kelola daerah.
Apabila dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, kolaborasi ini berpotensi menjadi model pembangunan kepulauan berbasis riset, inovasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal yang selaras dengan kebutuhan wilayah.(*)
Editor : Hendra Efison