PADEK.JAWAPOS.COM - Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek strategis daerah di Sumatera Barat dinilai memerlukan pengawalan bersama dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah persoalan pembebasan lahan, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat.
Hal tersebut disampaikan Manager Iklan Padang Ekspres, Rommi Delfiano, dalam program KABA PADEK Sore yang dipandu Febi Tri Lianti, Senin (8/6). Dalam diskusi bertema “Mengawal Proyek Strategis Nasional di Sumatera Barat”, Rommi menyoroti pentingnya sinergi berbagai pihak untuk memastikan proyek-proyek strategis dapat terealisasi.
Menurut Rommi, sejumlah proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional di Sumatera Barat saat ini adalah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang serta pembangunan Flyover Sitinjaulauik.
Kedua proyek tersebut dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
“Kalau yang masuk Proyek Strategis Nasional saat ini tentu Jalan Tol Pekanbaru–Padang dan Flyover Sitinjau Lauik.
Tol di sisi Riau sudah banyak yang selesai, sementara di Sumbar masih terkendala hingga ruas Sicincin. Kita berharap pembangunan dapat terus berlanjut dalam waktu dekat,” ujar Rommi.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam membangun jaringan konektivitas nasional agar akses transportasi menjadi lebih cepat dan efisien.
Menurutnya, kehadiran infrastruktur tersebut tidak hanya mampu mengurangi kemacetan, tetapi juga dapat menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.
“Tujuan PSN adalah memperkuat konektivitas nasional. Ketika akses semakin cepat, biaya distribusi barang bisa lebih murah, ekonomi daerah tumbuh, dan sektor pariwisata juga ikut berkembang,” katanya.
Selain proyek berskala nasional, Rommi juga menyoroti sejumlah proyek strategis daerah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat. Beberapa di antaranya adalah pembangunan Flyover Padang Lua di Kabupaten Agam dan rencana revitalisasi Stadion GOR Haji Agus Salim di Kota Padang.
Ia menjelaskan, proyek strategis daerah berbeda dengan PSN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Proyek daerah lebih difokuskan untuk menjawab kebutuhan pembangunan di tingkat lokal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
“Flyover Padanglua dan revitalisasi GOR Agus Salim lebih tepat disebut proyek strategis daerah karena manfaatnya lebih spesifik untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan di wilayah Sumbar,” jelasnya.
Menurut Rommi, pembangunan Flyover Padanglua sangat dibutuhkan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas pada jalur Bukittinggi menuju Padang Panjang dan kawasan wisata Kelok 44. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait status lahan yang sebagian berada di kawasan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Ia menilai seluruh proyek strategis tersebut berpotensi memberikan dampak positif yang besar terhadap perekonomian masyarakat apabila dapat direalisasikan sesuai perencanaan. Selain memperlancar mobilitas dan distribusi barang, proyek infrastruktur juga dapat membuka peluang investasi serta mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru.
Meski demikian, Rommi mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis harus dilakukan secara serius. Persoalan pembebasan lahan, terutama yang menyangkut tanah ulayat, perlu diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan pendekatan persuasif agar tidak memicu konflik berkepanjangan.
“Masalah pembebasan lahan harus dikawal dengan baik. Perlu edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan dampak positif yang akan diperoleh jika proyek tersebut berhasil diwujudkan,” ujarnya.
Rommi juga menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan proyek strategis berkaitan erat dengan citra Sumatera Barat di mata investor. Menurutnya, proyek yang mengalami hambatan berkepanjangan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap iklim investasi di daerah.
“Kalau proyek yang sudah direncanakan tidak berjalan, tentu akan menjadi catatan bagi investor. Mereka bisa ragu untuk menanamkan modal di daerah yang dinilai sulit merealisasikan pembangunan,” katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi teknis, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis.
Menurut Rommi, kolaborasi yang kuat diperlukan agar seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pembebasan lahan, hingga pelaksanaan konstruksi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kita berharap seluruh kendala yang ada bisa diselesaikan bersama. Dengan begitu, proyek-proyek strategis yang direncanakan dapat terealisasi dan memberikan dampak besar bagi pembangunan Sumatera Barat,” tutupnya. (sel)
Editor : Adriyanto Syafril