PADEK.JAWAPOS.COM-Bank Indonesia (BI) menanggapi keberatan Amerika Serikat (AS) terhadap quick response code Indonesian standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kedua sistem transaksi dan pembayaran nasional itu dinilai menghambat dalam perdagangan.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, QRIS dan fast payment lainnya dirancang inklusif dan terbuka bagi semua negara. Selama ada kesiapan teknis dan komitmen kerja sama yang seimbang.
“Jadi kita tidak membeda-bedakan,” ujarnya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (21/4).
Saat ini BI telah menjalin konektivitas pembayaran lintas negara dengan sejumlah negara. Khususnya di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan di Asia adalah Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan.
Destry menegaskan, pendekatan Indonesia untuk bekerja sama QRIS lintas negara (cross border) bersifat terbuka. BI tidak menutup peluang bagi negara mana saja, termasuk AS. “Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa nggak (kerja sama)?” terangnya.
Menurut dia, sistem pembayaran internasional tetap berjalan normal di Indonesia. Penggunaan kartu kredit global seperti Visa dan Mastercard juga masih mendominasi transaksi.
Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 menilai kebijakan pembayaran digital Indonesia seperti QRIS dan GPN membatasi akses perusahaan penyedia pembayaran dari AS.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai sistem QRIS dan GPN sangat membantu transaksi pembayaran, sehingga menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Hal itu sejalan dengan teknologi yang lebih maju.
“Sangat penting dan sangat membantu transaksi pembayaran yang lebih maju di Indonesia,” ungkap pria yang akrab disapa Asmo itu kemarin (21/4).
Dengan begitu, lanjut dia, transaksi akan lebih efisien yang pada akhirnya berdampak positif ke perekonomian tanah air.
Efek Trump, PDB Bisa Terkoreksi 0,5 Persen.
Sementara itu, Indonesia diperkirakan mencatat defisit transaksi berjalan yang moderat pada 2025. Risiko perlambatan ekonomi global dan tekanan eksternal seperti tarif perdagangan dari Amerika Serikat (AS) berpotensi menambah tantangan ke depan. Produk domestik bruto (PDB) bisa terkoreksi.
Dalam analisis DBS Group Research, Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menyatakan bahwa asumsi penurunan surplus perdagangan barang sebesar 20 persen dan defisit berlanjut pada sektor barang tak terlihat diperkirakan melebar sedikit menjadi 0,8 persen dari PDB 2025.
Dari sisi pembiayaan, akan ditopang oleh arus masuk investasi langsung asing yang masih kuat. “Meskipun FDI (foreign direct investment) menunjukkan tren perlambatan sejak 2024. Arus portofolio juga diperkirakan akan masuk secara moderat,” ujarnya kemarin (21/4).
Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran Indonesia pada tahun ini diproyeksikan mencapai hanya seperlima dari rata-rata enam tahun terakhir. Hal itu mencerminkan tantangan eksternal yang kian kompleks.
Sementara itu, cadangan devisa (cadev) Indonesia mencapai USD 157,1 miliar per akhir Maret lalu. Peningkatan tersebut terjadi meskipun bank sentral melakukan intervensi cukup besar di pasar valuta asing.
DBS menyebutkab bahwa kenaikan cadangan juga ditopang oleh penarikan pinjaman luar negeri oleh sektor publik dan dana hasil repatriasi ekspor.
Namun, ancaman baru muncul dari sisi perdagangan internasional. Hal itu menyusul penetapan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen. Meskipun demikian, penundaan peluncuran tarif selama 90 hari setidaknya memberi ruang napas.
Jika tarif tinggi benar-benar diberlakukan, Radhika memperkirakan, akan berdampak negatif langsung pada PDB. Penurunan bisa sampai 0,5 persen pada tahun ini.
Yang kemudian berlanjut mengikis 0,25 persen pertumbuhan ekonomi di 2026. Efek lanjutan dari pertumbuhan global yang lemah juga akan memperburuk situasi.
“Dalam ekonomi global yang rapuh, kami memperkirakan para pembuat kebijakan domestik akan meningkatkan upaya untuk mendorong permintaan dalam negeri,” ucap Radhika. (han/dio/jpg)
Editor : Novitri Selvia