Proyeksi ini memicu keprihatinan di kalangan akademisi dan pengamat ekonomi, yang menilai bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan struktural yang tak kunjung tuntas.
"Ini merupakan konsekuensi dari warisan tantangan struktural di masa lalu yang belum terselesaikan, dan kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza Idris, dalam diskusi daring bertajuk “IMF Memprediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025-2026 Hanya 4,7%: Indonesia Bisa Apa?” pada Senin (28/4/2025).
Meski konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama dengan kontribusi sebesar 4,9%, Handi menilai ketergantungan berlebihan justru memperlihatkan kerentanan terhadap guncangan global.
Stimulus fiskal melalui APBN—yang berkontribusi sekitar 15% terhadap PDB—menjadi tumpuan utama pemerintah, khususnya dalam mendanai program prioritas seperti Program Danantara, makan bergizi gratis, dan Koperasi Merah Putih yang menyedot anggaran hingga Rp 750 triliun.
Namun, Handi memberi catatan keras: “Kita harus belajar dari proyek besar masa lalu. Tanpa perencanaan matang, risiko kegagalan sangat besar.”
Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan eksternal, mulai dari dampak perang dagang, proteksionisme AS, hingga perlambatan konsumsi global yang turut menghambat investasi korporasi. Meski ada peluang dari kebijakan tarif terhadap produk asal China, Vietnam, dan Bangladesh, fundamental ekonomi Indonesia disebut masih rapuh.
“Utang negara menembus Rp8.000 triliun. Kita juga menghadapi deindustrialisasi, rendahnya produktivitas, serta kualitas SDM yang masih lemah. Indonesia kini dikategorikan sebagai negara dengan risiko ekonomi tinggi,” tegasnya.
Handi mengingatkan, kebutuhan pembiayaan utang Indonesia pada 2025 dan 2026 diperkirakan masing-masing mencapai Rp800 triliun. Sementara dalam enam bulan pertama pemerintahan baru, belum terlihat rencana konkret yang realistis untuk menanggulangi tantangan ini.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan, teknokrasi, dan eksekusi lapangan guna membangun fondasi ekonomi yang kokoh. “Kita butuh langkah nyata, bukan hanya janji ambisius,” pungkasnya.
Dalam forum yang sama, Dr. M. Rizal Taufiqurrahman, Kepala Departemen Makroekonomi INDEF, turut menyoroti lemahnya minat investasi dan tingginya ketidakpastian global.
Ia mengingatkan, target pertumbuhan 5,2% dalam APBN akan sangat berat dicapai, terlebih IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya 2,8% dan negara berkembang sebesar 3,7% pada 2025.
“Apalagi target pertumbuhan 8% tahun ini tampak tidak realistis,” ucap Rizal. Ia menekankan pentingnya industrialisasi berbasis value chain seperti pengembangan sektor EV, semikonduktor, dan R&D, serta perlunya reformasi fiskal dan insentif agresif.
Rizal juga memperingatkan dampak kebijakan tarif resiprokal AS yang mencapai 32% terhadap produk Indonesia, yang diperkirakan akan memukul sektor manufaktur dan menurunkan output industri.
“Tingkat pengangguran diprediksi meningkat akibat jobless growth dan dominasi sektor informal,” katanya.
Sementara itu, Dr. Piter Abdullah dari Segara Research Institute menyoroti tren penurunan daya beli masyarakat yang nyata, meski narasi resmi pemerintah menyebut daya beli tetap kuat.
Ia menyebut, gelombang PHK tahun ini jauh lebih besar dari 2024. “Argumen bahwa daya beli masih kuat karena penjualan mobil listrik meningkat adalah menyesatkan. Justru kelompok menengah ke bawah yang terpukul,” ujarnya.
Penurunan penjualan riil selama Ramadan dan Idulfitri serta berkurangnya jumlah pemudik mempertegas lemahnya konsumsi domestik. Inflasi inti yang rendah, menurutnya, bukan prestasi, melainkan sinyal lemahnya permintaan.
“Jika tidak diantisipasi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi akan sangat berat,” tambahnya.
Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS, menambahkan bahwa tekanan terhadap ekonomi Indonesia bukanlah hal eksklusif. Namun, kondisi domestik yang memburuk memperparah situasi. Ia menyebutkan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi persoalan fiskal, moneter, sektor riil, dan daya beli secara bersamaan.
“IMF memproyeksikan pertumbuhan Indonesia hanya 4,0%. Bahkan Vietnam pun diprediksi turun 1,3%,” katanya. Meski begitu, ia menilai arah kebijakan ekonomi saat ini tidak menjanjikan dan cenderung memperbesar risiko.
Yose juga menyoroti masalah ekonomi biaya tinggi yang disebabkan korupsi dan regulasi berlebihan. “Di tingkat kementerian saja ada hampir 19.000 peraturan, belum termasuk di daerah,” ujarnya.
Ia menyinggung keluarnya LG dari proyek baterai kendaraan listrik senilai hampir USD 10 miliar sebagai dampak dari pendekatan ekonomi nasional yang tertutup dan kurang fleksibel.
“Kita merasa sudah besar, padahal kebijakan seperti TKDN justru menyulitkan investasi jangka panjang,” tambahnya.
Diskusi lintas institusi ini menyuarakan pesan yang sama: Indonesia menghadapi tantangan besar, baik dari dalam maupun luar. Di tengah proyeksi pertumbuhan yang menurun dan tekanan global yang meningkat, para ekonom menyerukan pentingnya konsistensi kebijakan, reformasi struktural, serta keberanian untuk merombak pendekatan lama yang sudah tidak relevan.
Jika tidak, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025 tak lebih dari sekadar angka di atas kertas.(*)
Editor : Hendra Efison