Hal itu ditekankan Maigus Nasir yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang pada Rapat Koordinasi TKPK di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Aiepacah, Senin (8/9).
Menurutnya, TKPK Padang terus berupaya menyelaraskan program lintas sektor agar penanganan kemiskinan berjalan efektif.
”Dengan data yang valid dan program yang terintegrasi, kita ingin memastikan bantuan maupun pemberdayaan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” ujar Maigus Nasir.
Ia menjelaskan, fokus utama adalah mengurangi beban pengeluaran warga, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui akses pekerjaan dan pelatihan, serta menekan kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertinggal.
Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kota Padang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin berada di angka 4,06 persen, atau menurun 0,11 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem, Kota Padang bahkan diklaim telah mencapai 0 persen. Meskipun demikian, masih ada sekitar 40.000 jiwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdata.
Program-program yang disusun pemerintah menargetkan graduasi atau pelepasan masyarakat dari status kemiskinan.
Kriteria graduasi meliputi peningkatan pendapatan, jaminan pendidikan dan kesehatan, perumahan layak huni, kepemilikan aset produktif, serta kemandirian dari bantuan sosial.
”Kondisi sebelum graduasi adalah pendapatan tidak tetap di bawah UMK, anak putus sekolah, atau rumah tidak layak huni,” jelas Maigus.
Setelah graduasi, mereka diharapkan memiliki pendapatan tetap di atas UMK, anak-anak bersekolah, serta memiliki aset produktif seperti warung atau sawah.
Sementara itu, Wali Kota Fadly Amran menyoroti pentingnya perencanaan dan data yang akurat. Ia berharap program yang dijalankan OPD tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi melalui koordinasi TKPK.
”Kalau kita lihat dari instruksi Presiden sudah jelas, sasaran dan strategi. Sebenarnya kita tinggal mengikuti apa yang sudah menjadi arahan,” kata Fadly.
Ia juga menyoroti tantangan dalam mencapai target graduasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebanyak 4.079 jiwa pada 2025.
”Ini yang perlu kita dalami. Siapa yang bertanggung jawab? Program itu menyasar siapa? Apakah yang 4.000 ini atau tidak?” katanya.
Fadly Amran menekankan keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinkronisasi data dan perencanaan yang matang.
”Tanpa itu, kalau misalnya Dinas Sosial menjalankan programnya sendiri, Dinas Perdagangan sendiri, akhirnya tidak sinkron. Itulah mengapa TKPK sangat penting,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang kuat bagi Kota Padang untuk memastikan setiap program yang dijalankan tidak hanya sekadar memenuhi target, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, membawa mereka selangkah lebih maju menuju kemandirian ekonomi. (eri)
Editor : Adetio Purtama