Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan rapat lanjutan pada Rabu (12/11/2025) guna menuntaskan sejumlah persoalan yang masih mengemuka.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S.Pd, dan dihadiri oleh Asisten III Setdako Padang Corry Saidan, Kepala BPKA Raju Minrofa, serta anggota Banggar lainnya.
Muharlion menjelaskan, pembahasan RAPBD masih berlangsung intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Salah satu fokus utama ialah upaya menutup defisit anggaran yang sempat mencapai Rp500 miliar.
“Ini masih dalam proses pembahasan semuanya, tapi sudah ada langkah-langkah kemajuan,” ujarnya.
Defisit tinggal Rp20 miliar
Menurut Muharlion, hasil pembahasan terbaru menunjukkan perkembangan positif. Dari total defisit Rp500 miliar, kini hanya sekitar Rp20 miliar yang belum tertutupi.
“Artinya sudah nampak jalan terang. Mudah-mudahan hari Senin sudah clear, sehingga pada tanggal 24 nanti kita bisa mengesahkan APBD sesuai jadwal,” ungkapnya optimistis.
Penyesuaian dilakukan melalui pengurangan dan penundaan sejumlah pos belanja untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Beberapa kegiatan kemungkinan dialihkan pada APBD Perubahan 2026 atau tahun anggaran 2027, tergantung hasil akhir pembahasan Banggar dan TAPD.
Rencana pinjaman daerah disepakati Rp81 miliar
Muharlion juga menyinggung rencana pinjaman daerah sebagai langkah menjaga kesinambungan pembangunan.
Dari rencana awal Rp260 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), disepakati hanya Rp81 miliar karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Pinjaman tersebut, katanya, akan difokuskan pada proyek strategis seperti pembenahan Pasar Raya Padang, revitalisasi kawasan Kota Tua, dan perbaikan trotoar di sepanjang Pantai Padang.
“Dana ini diarahkan untuk kegiatan prioritas, bukan untuk belanja rutin,” tegasnya.
Jaga APBD tetap rasional dan berkeadilan
Ketua DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memastikan bahwa Banggar DPRD bersama TAPD berkomitmen menjaga agar APBD 2026 tetap rasional, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Kita tetap berhati-hati, tapi juga tidak ingin pembangunan kota terhambat karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Dengan progres pembahasan yang semakin jelas, DPRD Padang optimistis RAPBD 2026 dapat disahkan tepat waktu pada 24 November 2025 sesuai agenda yang telah ditetapkan.(yud)
Editor : Hendra Efison