Pengecekan dilakukan untuk melihat sejauh mana percepatan penanganan kawasan kumuh yang melibatkan Pemko Padang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Pemprov Sumbar.
"Kita ingin melihat langsung bagaimana realisasi peningkatan kualitas lingkungan pesisir yang menjadi fokus pemerintah dalam menghadirkan permukiman yang layak, bersih, dan sehat," ungkap Fadly Amran.
Selain itu, Fadly juga ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan target penyelesaian.
Proyek Infrastruktur Dasar Mulai Terlihat
Dalam kesempatan itu, Wali Kota melihat langsung hasil pembangunan infrastruktur dasar yang tengah dikerjakan. Pembangunan mencakup jalan lingkungan, drainase, sanitasi, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga berpenghasilan rendah.
Fadly menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dalam proyek ini. “Dukungan Kementerian PKP sangat membantu percepatan penuntasan kawasan kumuh di Kota Padang,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan ini juga bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir yang selama ini menghadapi berbagai tantangan infrastruktur.
Detail Pengerjaan dan Target Penyelesaian
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai Penyedia Sumatera III Kementerian PKP, Aliasmi Zesra, memaparkan detail pekerjaan yang telah dan sedang diselesaikan.
Penataan kawasan mencakup pembangunan jalan lingkungan sepanjang 712 meter, saluran drainase sepanjang 3.167 meter, rehabilitasi 11 unit RTLH, serta pembangunan sanitasi di 52 titik.
Menurutnya, sebagian besar pekerjaan telah rampung. “Rehabilitasi rumah, sanitasi, dan jalan lingkungan telah selesai. Sementara pembangunan saluran air sempat mengalami keterlambatan, namun seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada 29 Januari 2026,” jelasnya.
Perbaikan ini diharapkannya dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Pasia Nan Tigo.
Pendanaan dan Dukungan Pemda
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang, Raf Indria, menyebut proyek tersebut merupakan usulan Pemko Padang yang disetujui Kementerian PKP dengan total anggaran sekitar Rp9 miliar.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah turut memberikan dukungan melalui APBD.
“Selain bantuan APBN, Pemko Padang juga menambah dukungan melalui APBD untuk penyempurnaan infrastruktur dan tambahan bantuan bedah rumah bagi masyarakat,” ungkapnya.(*)
Editor : Heri Sugiarto