DPD ASITA Sumatera Barat mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang dilakukan jajaran Polres Padangpanjang bersama Polda Sumbar dalam menindak dugaan pungutan liar di kawasan Lembah Anai yang sempat viral di media sosial. Tindakan ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta citra pariwisata Sumatera Barat di mata wisatawan.
Namun demikian, ASITA Sumbar memandang persoalan yang terjadi di Lembah Anai saat ini tidak dapat dilepaskan dari belum pulihnya akses jalan utama pascabencana alam yang terjadi pada akhir November tahun lalu.
Hingga saat ini, akses jalan utama Lembah Anai yang menghubungkan Kota Padang dan Bukittinggi masih belum dapat dilalui secara normal kendaraan industri pariwisata, khususnya bus pariwisata ukuran sedang maupun besar. Padahal, jalur tersebut merupakan akses utama sekaligus ikon perjalanan wisata di Sumatera Barat.
Ketua DPD ASITA Sumbar, Nadirsyah Bakri, menyampaikan, pelaku industri pariwisata sangat membutuhkan kepastian informasi terkait pembukaan akses jalan tersebut agar dapat memberikan kepastian kepada wisatawan domestik maupun mancanegara yang akan berkunjung ke Sumatera Barat.
“Lembah Anai bukan sekadar jalur penghubung menuju Bukittinggi, tetapi sudah menjadi bagian dari destinasi wisata itu sendiri. Panorama alam dan pengalaman perjalanan melintasi kawasan tersebut selama ini menjadi daya tarik utama dalam paket wisata Sumatera Barat,” ujar Nadirsyah Bakri.
Ia juga menjelaskan, hingga kini banyak pelaku usaha perjalanan wisata mengalami kendala dalam memastikan jadwal perjalanan rombongan wisata karena belum adanya kepastian akses bagi bus pariwisata.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPD ASITA Sumbar, Rezky Januar, menambahkan, kondisi ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha biro perjalanan wisata, baik di Sumatera Barat maupun mitra industri dari provinsi lain seperti Riau dan Sumatera Utara.
“Banyak reservasi dan paket wisata terpaksa dibatalkan karena wisatawan harus dialihkan melalui jalur alternatif Sitinjau Lauik yang memiliki biaya operasional lebih tinggi, waktu tempuh lebih panjang, serta risiko keselamatan yang lebih besar bagi kendaraan wisata,” ungkap Rezky Januar.
Menurutnya, munculnya isu mengenai masih adanya kendaraan tertentu yang dapat melintasi kawasan tersebut juga memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha pariwisata terkait kejelasan kebijakan akses jalan di kawasan Lembah Anai.
Oleh karena itu, DPD ASITA Sumbar berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama instansi terkait dapat segera memberikan kepastian regulasi dan kebijakan yang adil, transparan, serta mempertimbangkan keberlangsungan sektor pariwisata daerah.
Melalui pernyataan ini, ASITA Sumbar kembali memohon agar akses jalan Lembah Anai dapat segera dibuka secara normal, atau setidaknya diberikan kebijakan khusus dan kemudahan akses bagi kendaraan pariwisata anggota ASITA demi menjaga kelancaran arus wisatawan serta memulihkan kembali sektor pariwisata Sumatera Barat.
“Kami percaya keamanan, kenyamanan, dan kepastian akses merupakan fondasi utama dalam membangun industri pariwisata yang sehat dan berkelanjutan di Sumatera Barat,” tutup Nadirsyah Bakri. (rel)
Editor : Adriyanto Syafril