Informasi tersebut disampaikan Wali Kota Pariaman, Yota Balad, dalam Rakor Finalisasi R3P Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2026).
Rakor dibuka Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumbar.
Baca Juga: Gubernur Sampaikan Data Terbaru Bencana Sumbar kepada Mendagri, 264 Korban Meninggal
Yota Balad menjelaskan estimasi kebutuhan R3P disusun berdasarkan pemutakhiran data serta verifikasi lapangan lintas organisasi perangkat daerah.
“Total nilai kerusakan mencapai Rp497 miliar dengan rincian sektor perumahan sekitar Rp6,8 miliar, infrastruktur Rp452 miliar, ekonomi Rp17,6 miliar, sosial Rp12,6 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp7,9 miliar,” ujarnya.
Ia menyebut nilai kerugian ekonomi akibat terganggunya aktivitas masyarakat diperkirakan mencapai Rp499 miliar.
Kerugian tersebut meliputi sektor UMKM, perdagangan, pertanian, perikanan, layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata.
Baca Juga: Update Longsor Limapuluh Kota: Material Jalan Nasional Sumbar–Riau sudah Bersih dan kembali Normal
Yota Balad menambahkan kebutuhan dana R3P yang diusulkan mencakup pemulihan rumah terdampak dan relokasi hunian di sepanjang aliran sungai.
Pada sektor infrastruktur, pemulihan dilakukan bertahap dengan fokus pada rehabilitasi transportasi, air minum, sumber daya air, dan irigasi.
Untuk sektor ekonomi, pemulihan diarahkan pada rehabilitasi usaha masyarakat dan dukungan terhadap sub sektor pariwisata.
Skema pendanaan akan diusulkan melalui APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, serta sumber lain sesuai ketentuan.
Baca Juga: Permudah Urus Pajak Kendaraan, Pemprov Buka Samsat Nagari Kedua di Sumbar
Bencana hidrometeorologi tersebut berdampak pada 7.661 jiwa di empat kecamatan, menimbulkan 2.377 rumah terdampak, 45 unit rumah rusak, dan kebutuhan relokasi bagi 10 unit rumah.
“Selain permukiman, bencana juga merusak infrastruktur vital seperti 13 ruas jalan, 4 jembatan, 15 fasilitas keselamatan jalan, 6 drainase jalan, dan 2 fasilitas transportasi laut,” jelasnya.
Kerusakan juga terjadi pada fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, rumah ibadah, serta lahan pertanian dan perikanan.
Yota Balad menegaskan komitmen Pemkot Pariaman mendukung percepatan penanganan pascabencana.
Baca Juga: Pengumuman Perumda Air Minum Padang: Gangguan Aliran Air 10 Januari 2026, Ini Daftar Wilayahnya
“Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan fisik, tetapi juga harus dibarengi penguatan mitigasi guna menekan risiko bencana ke depan,” katanya.
Sestama BNPB, Rustian, menekankan pentingnya validitas data R3P sebagai dasar percepatan penanganan.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur tepat sasaran. BNPB siap mendukung proses rehab-rekon ke kementerian terkait,” ujarnya.
Baca Juga: Dari Lahan Gersang Menjadi Hutan Organik, Kiprah Rosita Menjaga Warisan Hijau di Megamendung
Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, menyebut penyusunan R3P dilakukan dengan pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable sebagai bagian dari gerakan “Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana”.
“Dengan finalisasi dokumen R3P ini, kita optimistis pemulihan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Pariaman turut menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit” bersama 12 bupati dan wali kota daerah terdampak sebagai bentuk dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.(*)
Editor : Hendra Efison