Penyebaran informasi hoaks dan politik indentitas, akhir-akhir ini semakin meresahkan. Apalagi menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Informasi hoaks terus bertebaran di media sosial termasuk Whatsapp dan Tiktok yang sulit dibendung.
Untuk itu semua pihak perlu terus melakukan edukasi masif dan mencerdaskan kepada masyarakat bagaimana mengakses dan memverifikasi kebenaran suatu informasi. Agar tidak menjadi gaduh dan bermuara pada persoalan hukum.
"Mengantisipasi penyebaran informasi hoaks yang dibikin seperti berita dan politik identitas, maka saya melihat cara yang ampuh meredamnya dengan mencerdaskan masyarakat dan pemilih agar pemilu betul- betul berjalan aman, baik dan lancar. Harus bijak bermedia sosial," ungkap Hardiansyah Fadli, Dewan Pakar Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) yang menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Bertajuk Antisipasi Penyebaran Berita Hoaks dan Politik Identitas pada Pemilu Serentak 2024 dalam Rangka Harkamtibmas, yang digelar Subdit I Direktorat Intelkam Polda Sumbar, di Daima Hotel Padang, Rabu (3/5/2023).
Satu hal yang cukup merisaukan, kata Fadli, dugaan penyebaran hoaks dan politik identitas justru terjadi di banyak rumah ibadah dan oleh para tokoh masyarakat. Karena itu, menurut Hardiansyah, pencerdasan dan pendidikan politik bagi masyarakat serta para tokoh alim ulama serta tokoh masyarakat sangat perlu dilakukan secara masif.
"Perlu digencarkan sosialisasi terkait dampak penyebaran informasi hoaks dan politik identitas. Masyarakat harus dicerdaskan dalam menyikapi informasi yang muncul di tangannya sehingga tidak asal dibagi-bagikan," ucap Hardiansyah dalam diskusi yang dipandu oleh Ipda Aldi Saputra, Panit I Subdit I Direktorat Intelkam Polda Sumbar.
Sebelumnya, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumbar Samaratul Fuad menilai bahwa seharusnya pemilu itu menjadi titik awal untuk menyejahterakan masyarakat. Karena, di pemilu para pemimpin bangsa ini ditentukan. "Itulah substansi sebenarnya dari pemilu, karena lewat pemilu wakil wakil rakyat dipilih dan para pemimpin bangsa ini ditentukan. Meski sejauh ini harapan itu belum memperlihatkan wujud nyata," ujar Samaratul Fuad.
Soal politik identitas, Samaratul Fuad sepakat bahwa identitas itu sangat diperlukan semua orang. Apalagi tokoh politik dan pemerintahan, jelas punya identitas. Namun yang menjadi problem besar adalah mempertentangkan politik identitas itu sendiri yang bisa jadi masalah.
"Nah, sebenarnya itu problem kita hari ini, yaitu mempertentangkan identitas dengan membenarkan identitas kita dan mengatakan identitas orang lain tidak benar. Ini yang sering membuat kegaduhan di tingkat masyarakat," tegas Samaratul Fuad.
Sebelumnya, Direktur Intelkam Polda Sumbar, Kombes Pol. Sunarya didampingi Kasubdit I Bidang Politik, AKBP Zulkafde, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) menegaskan kegiatan ini dalam upaya memelihara Kamtibmas jelang Pemilu 2024 yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kepolisian.
Dikatakan Kombes Sunarya, saat ini masyarakat semakin kiritis dan cenderung gampang terprovokasi. Karena itu, agar situasi masyarakat selalu kondusif, maka perlu diimbangi dengan pengembangan pengetahuan atau edukasi masyarakat.
"Upaya itu selalu kami lakukan dari Dit Intelkam agar pesta demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan lancar dan aman," ujar Kombes Sunarya yang merupakan Alumni Akpol 1996 itu pada FGD yang dihadiri Ketua JPS Adrian Tuswandi, juga sejumlah kabag dan anggota Subdit I Dit Intelkam Polda Sumbar.(rel/jps)
Editor : Admin Padek