Ada satu hal menarik yang bisa kita pelajari dari Presiden Argentina, Javier Milei. Baru saja dilantik, ia tidak memilih jalan aman. Ia justru mengambil langkah yang tidak populer—langkah yang mungkin dihindari banyak pemimpin—demi satu tujuan: menyelamatkan APBN negaranya.
Gaji pejabat dipangkas. Kementerian dirampingkan. Lembaga-lembaga negara ditata ulang. Rasionalisasi besar besaran dilakukan diinternal pemerintahan.
Pertanyaannya sederhana: kenapa harus sekeras itu? Jawabannya juga sederhana. Saat Milei mulai memimpin, kondisi keuangan Argentina sedang tidak baik-baik saja.
Pendapatan negara sulit ditingkatkan karena daya beli masyarakat menurun. Di sisi lain, menaikkan harga BBM atau komoditas strategis bukan pilihan yang bijak, karena justru akan semakin menekan rakyat.
Dalam situasi seperti itu, Milei memilih jalan yang tidak mudah. Ia tahu betul, kebijakannya akan menuai resistensi. Pejabat negara bukanlah kelompok tanpa daya. Mereka punya pengaruh, jaringan, dan kemampuan membentuk opini. Tapi Milei tetap melangkah.
Ia seolah sadar, menjadi pemimpin memang tidak selalu tentang menyenangkan semua orang.
Risikonya jelas. Tekanan politik bisa datang dari mana saja. Bahkan, bukan tidak mungkin posisinya sendiri terancam. Namun, ketegasan itu perlahan menunjukkan hasil. APBN Argentina yang bertahun-tahun terjebak dalam defisit, mulai bergerak menuju surplus.
Kepemimpinan adalah Amanah
Dari sini kita belajar satu hal: menjadi pemimpin itu tidak selalu indah. Memang benar, jabatan datang dengan fasilitas dan penghasilan. Tapi semua itu bukan sesuatu yang mutlak dan abadi. Ada saatnya, seorang pemimpin justru harus rela mengorbankan sebagian haknya demi kepentingan yang lebih besar.
Apa yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto—memangkas pendapatan pejabat negara demi menjaga kesehatan anggaran dan memastikan harga BBM tetap terjangkau—bisa dibaca dalam kerangka itu.
Ini bukan keputusan yang ringan. Di permukaan mungkin terlihat tenang. Tapi di balik itu, resistensi hampir pasti ada. Bisa jadi tidak disuarakan secara terbuka, tetapi muncul dalam bentuk keluhan-keluhan kecil, atau sekadar gumaman di belakang layar.
Sebagian mungkin menganggap kebijakan ini terlalu keras. Bahkan mungkin terasa tidak adil. Tapi di sisi lain, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat.
Karena pada akhirnya, pemimpin bukanlah raja. Ia hanya didahulukan selangkah, ditinggikan seranting.
Saat keadaan sulit, dialah yang pertama memikul beban. Dan saat keadaan membaik, seharusnya ia yang terakhir menikmati hasilnya.
Kecil tapi Bermakna
Kalau dihitung secara angka, pemangkasan gaji pejabat mungkin tidak akan banyak mengubah kondisi APBN. Dibandingkan dengan anggaran besar seperti subsidi BBM atau program sosial, nilainya relatif kecil.
Artinya, kebijakan ini bukan “penyelamat” utama defisit anggaran. Namun, jangan buru-buru meremehkan. Karena yang sedang dibangun di sini bukan sekadar angka, melainkan kepercayaan.
Ketika seorang pemimpin bersedia ikut dipangkas penghasilannya, ada pesan kuat yang sampai ke publik: bahwa beban tidak hanya ditanggung rakyat. Ada rasa kebersamaan, ada empati. Perlahan, stigma tentang pejabat bergaji besar bisa mulai luntur. Kepercayaan publik yang sempat tergerus, sedikit demi sedikit bisa kembali.
Lagipula, bagi pejabat negara, gaji bukanlah satu-satunya sumber penghasilan. Dalam banyak kasus, justru bukan yang terbesar. Maka, pemangkasan 20–30 persen sekalipun, tidak akan secara signifikan mengganggu total pendapatan mereka—apalagi sampai menurunkan kinerja. Secara ideal, mereka yang berada di posisi ini bukan sedang mencari penghasilan. Mereka sedang menjalankan pengabdian.
Nilai Moral yang Tersirat
Dari kebijakan sederhana ini, ada banyak pesan yang bisa dipetik. Pertama, keberanian untuk memulai dari diri sendiri. Kedua, memberi teladan bahwa kerja tidak selalu ditentukan oleh besar kecilnya gaji.
Ketiga, menanamkan budaya hidup hemat di lingkungan birokrasi. Dan keempat, mendorong institusi lain untuk ikut bergerak melakukan efisiensi.
Dunia Usaha Sudah Melakukan
Kalau kita ingat ke belakang, sebenarnya langkah seperti ini bukan hal baru. Dunia usaha sudah lebih dulu melakukannya, terutama saat pandemi COVID-19.
Saat pendapatan turun drastis, perusahaan tidak punya banyak pilihan. Efisiensi dilakukan di mana-mana. Pola kerja diubah, biaya disusun ulang, bahkan gaji—baik manajemen maupun karyawan—ikut dipangkas.
Langkah itu diambil bukan semata untuk bertahan hari ini, tapi untuk memastikan perusahaan tetap hidup di masa depan.
Rasionalisasi Kementerian
Baca Juga: 366 Km Jalan Provinsi Rusak, Perantau Mudik ke Sumbar Diminta Hati-hati
Ada satu lagi pelajaran dari Milei yang menarik untuk dicermati: keberaniannya merasionalisasi struktur kementerian.
Tentu, Indonesia tidak harus meniru mentah-mentah. Kita berbeda—dari sisi wilayah, jumlah penduduk, hingga kompleksitas persoalan.
Namun, ide dasarnya tetap relevan.
Milei memangkas jumlah kementerian dari puluhan menjadi belasan. Dampaknya jelas: biaya operasional pemerintah berkurang signifikan. Di situlah sebenarnya ruang penghematan terbesar terbuka.
Pengalaman serupa juga pernah terjadi di daerah. Di Sumatera Barat, almarhum Masriadi Martunus pernah merasionalisasi organisasi pemerintah daerah di Tanah Datar. Hasilnya, ruang fiskal terbuka dan daerah punya lebih banyak keleluasaan untuk meningkatkan pendapatan.
Hal yang sama juga pernah dilakukan di Pasaman di bawah kepemimpinan Benny Utama. Penataan ulang organisasi dan belanja pegawai membuka ruang bagi dana pembangunan infrastruktur.
Artinya, ini bukan hal yang mustahil.
Indonesia bisa mengombinasikan berbagai pendekatan. Kementerian yang terlalu gemuk bisa dirampingkan. Lembaga yang fungsinya tumpang tindih bisa digabungkan.
Memang tidak mudah. Resistensi pasti ada. Tapi jika tujuannya adalah efisiensi dan penyelamatan anggaran negara, maka langkah ini layak dipertimbangkan. (***)
Editor : Hendra Efison