Belum genap sebulan konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat pecah, dunia mulai merasakan dampaknya. Bukan hanya pada level geopolitik, tetapi langsung menghantam sendi-sendi ekonomi global.
Puluhan negara kelimpungan. Sebagian mencoba bertahan, sebagian lagi bergerak cepat melakukan penyesuaian. Efeknya datang seperti gelombang. Cepat, meluas, dan menghantam sektor paling vital dalam kehidupan modern.
Dalam struktur ekonomi global, energi bukan sekadar komoditas. Ia adalah darah yang mengalir dalam setiap aktivitas ekonomi (dari produksi, distribusi, hingga konsumsi). Ketika harga energi terguncang, maka seluruh sistem ikut bergetar.
Indonesia termasuk negara yang ikut merasakan dampak tersebut. Namun hingga saat ini, pemerintah masih memilih untuk menahan harga BBM di dalam negeri. Sebuah pilihan yang tampak menenangkan di permukaan, tetapi menyimpan konsekuensi besar di bawahnya.
Di sisi lain, negara-negara lain tidak tinggal diam. Mereka bergerak cepat (bukan hanya menaikkan harga, tetapi juga menyesuaikan strategi energi secara menyeluruh). Dari kebijakan fiskal, efisiensi konsumsi, hingga pemanfaatan cadangan minyak nasional, semua dilakukan untuk menjaga keseimbangan.
Di sinilah kita mulai melihat perbedaan cara negara menghadapi krisis: ada yang bertahan, ada yang menyesuaikan, dan ada yang bertransformasi.
Gelombang Penyesuaian Global
Jika melihat data global, hampir 85 negara telah melakukan penyesuaian harga energi domestik. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan refleksi dari tekanan nyata yang dihadapi masing-masing negara.
Di kawasan Asia Tenggara, Vietnam mencatat kenaikan harga BBM tertinggi, mencapai sekitar 50 persen. Kenaikan ini terbilang drastis, tetapi jika dilihat dari sisi fundamental, langkah tersebut cukup rasional. Vietnam hanya memiliki cadangan minyak sekitar 15 hari konsumsi nasional. Artinya, ruang bertahannya sangat sempit.
Dalam kondisi seperti itu, menahan harga justru bisa menjadi bumerang. Ketika harga global terus naik, sementara harga domestik ditahan, beban subsidi akan membengkak dan menggerus anggaran negara dalam waktu singkat.
Filipina menghadapi dilema yang tidak jauh berbeda. Dengan cadangan energi di kisaran 30–45 hari, negara ini memilih langkah yang cukup ekstrem: membatasi penerbangan dan mobilitas nasional selain menaikan harga BBM. Kebijakan ini mungkin terlihat drastis, tetapi menunjukkan satu hal penting—bahwa krisis energi tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
Berbeda dengan kedua negara tersebut, Korea Selatan justru menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis. Dengan cadangan minyak lebih dari 200 hari, mereka sebenarnya memiliki ruang bertahan yang sangat besar. Namun menariknya, mereka tidak memilih untuk “bersantai” di balik kekuatan cadangan tersebut.
Korea Selatan memilih jalur efisiensi. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi, jam kerja diatur ulang, dan kampanye hemat energi digencarkan. Bahkan hal-hal kecil seperti waktu pengisian daya listrik pun diatur. Pesannya jelas: cadangan besar bukan alasan untuk boros.
Langkah serupa juga terlihat di negara lain:
Laos menaikkan harga sekitar 33 persen dengan cadangan 25–30 hari. Kamboja menaikkan 19 persen dengan cadangan sekitar 30 hari. Australia menaikkan sekitar 18 persen dengan cadangan sekitar 90 hari. Yang menarik, Amerika Serikat—negara dengan salah satu cadangan strategis terbesar di dunia (sekitar 90–120 hari)—juga tetap menaikkan harga domestik sekitar 17 persen.
Di kawasan Asia nyaris merata melakukan penyesuaian harga. Malaysia (22–26%) dengan cadangan 60 hari. Thailand (diesel 10%) dengan cadangan 60 hari. China (8%) dengan cadangan 160–180 hari. Jepang (19%) dengan cadangan di atas 200 hari. India dengan cadangan 25–30 hari.
Jika ditarik garis besar, kita melihat satu kesamaan: hampir semua negara memilih untuk menyesuaikan harga, terlepas dari besar kecilnya cadangan yang dimiliki.
Cadangan Bukan Segalanya
Di sinilah pelajaran penting itu muncul. Cadangan minyak nasional memang penting. Ia memberikan ruang nafas, buffer, dan perlindungan sementara. Namun cadangan bukanlah solusi permanen.
Bahkan negara dengan cadangan besar seperti Jepang dan Korea Selatan tetap melakukan penyesuaian harga dan efisiensi.
Mengapa? Karena mereka memahami satu hal mendasar: subsidi energi dalam skala besar dan jangka panjang adalah beban berat bagi APBN. Ia bisa mengunci anggaran negara hanya untuk konsumsi, tanpa memberi ruang bagi investasi produktif.
Jika APBN terlalu banyak terserap untuk subsidi, maka daya ungkitnya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kecil. Negara hanya “membakar uang” untuk menjaga harga tetap murah, tanpa menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.
Dalam jangka pendek, kebijakan ini mungkin terasa nyaman. Namun dalam jangka panjang, ia bisa menjadi jebakan. Pembangunan jadi tersekat, program unggulan nasional jadi tersumbat dan bisa jadi kita terpaksa tambal sulam hutang untuk memenuhi kebutuhan APBN.
Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berada dalam posisi yang tidak mudah. Cadangan minyak nasional diperkirakan hanya sekitar 20–25 hari konsumsi. Angka ini relatif rendah dibandingkan banyak negara lain.
Artinya, ruang bertahan kita terbatas. Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, tekanan fiskal terus meningkat seiring naiknya harga minyak global.
Jika melihat tren di kawasan, hampir semua negara Asia Tenggara sudah melakukan penyesuaian. Ini bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka harus.
Indonesia bisa belajar dari situasi ini. Penyesuaian bukan berarti menyerah, tetapi bagian dari strategi bertahan. Kuncinya ada pada cara: bertahap, terukur, dan disertai perlindungan sosial.
Tidak Mampu Bertahan Lama
Baca Juga: Apindo Minta WFH Tak Diterapkan di Semua Sektor, Usul Diserahkan ke Perusahaan
APBN Indonesia memang tidak rapuh. Dalam jangka pendek, ia masih cukup kuat. Pengalaman menghadapi krisis sebelumnya dan dukungan dari sektor komoditas memberikan bantalan yang penting.
Namun, kekuatan ini tidak tanpa batas.
Masalah utama terletak pada subsidi energi. Ketika harga minyak dunia naik, sementara harga domestik ditahan, selisihnya harus ditutup oleh negara. Semakin lama kondisi ini berlangsung, semakin besar beban yang harus ditanggung.
Ini seperti menahan bendungan dengan tangan. Mungkin bisa dilakukan sesaat, tetapi tidak untuk waktu lama. Selain itu, ruang fiskal Indonesia juga tidak terlalu longgar. Pemerintah harus membiayai berbagai kebutuhan lain: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Jika belanja energi terus membengkak, sektor lain akan terdesak. Risiko berikutnya adalah tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi. Ketika impor energi meningkat, permintaan terhadap dolar naik. Rupiah bisa melemah. Harga barang naik. Inflasi meningkat.
Dan ketika inflasi naik, pemerintah kembali harus mengeluarkan bantuan sosial. Siklus ini terus berputar dan menekan APBN dari berbagai sisi.
Makro dan Mikro Terpukul
Kenaikan BBM memang tidak pernah sederhana. Dari sisi makro, dampaknya langsung terasa pada inflasi. BBM adalah komponen strategis yang memengaruhi hampir seluruh harga barang. Ketika BBM naik, biaya distribusi naik, dan harga barang ikut terdorong.
Daya beli masyarakat pun melemah. Konsumsi rumah tangga—yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia—akan tertekan.
Pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat. Dunia usaha menghadapi biaya yang lebih tinggi. Beberapa mungkin mampu bertahan, tetapi tidak sedikit yang harus menunda ekspansi.
Di sisi mikro, dampaknya lebih nyata.
Biaya hidup meningkat. Ongkos transportasi naik. Harga bahan pokok ikut naik. Rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran.
Kelompok berpendapatan rendah menjadi yang paling terdampak.
UMKM juga menghadapi tekanan berat. Margin keuntungan menipis. Sebagian bahkan bisa berhenti beroperasi. Masyarakat mulai mengubah pola konsumsi. Pengeluaran non-prioritas dikurangi. Sektor ritel, pariwisata, dan jasa ikut terkena dampaknya.
Namun, Ada Sisi Terang
Di balik semua tekanan ini, tetap ada peluang.
Penyesuaian harga bisa membuat APBN lebih sehat. Beban subsidi berkurang. Ruang fiskal bisa dialihkan ke sektor produktif.
Distorsi ekonomi juga berkurang. Konsumsi energi menjadi lebih rasional. Tidak ada lagi dorongan untuk boros hanya karena harga murah. Yang paling penting, ini bisa menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi.
Ketika harga BBM naik, masyarakat dan industri akan mulai mencari alternatif: kendaraan listrik, energi terbarukan, efisiensi teknologi. Krisis, dalam banyak kasus, justru menjadi titik balik.
Hanya "payung", bukan " Rumah"
Pelajaran dari krisis ini sebenarnya sederhana, tetapi sering diabaikan: bahkan negara dengan cadangan minyak besar tidak memilih bertahan terlalu lama.
Cadangan minyak nasional hanyalah “payung”, bukan “rumah”. Ia mampu melindungi kita dari panas dan hujan, tetapi tidak bisa menjadi tempat tinggal selamanya.
Indonesia kini berada di persimpangan. Bertahan memang terasa aman hari ini. Namun risiko di depan bisa jauh lebih besar. Sebaliknya, menyesuaikan diri sejak sekarang. Meski tidak populer tapi bisa menjadi langkah yang lebih sehat dalam jangka panjang.
Ingat, ini bukan sekadar soal harga BBM. Ini adalah soal keberanian mengambil keputusan, ketepatan membaca momentum, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas hari ini dan keberlanjutan esok hari.(***)
Editor : Hendra Efison