JAKARTA, PADEK.JAWAPOS.COM — Wakil Rektor Universitas Paramadina Dr. Handi Risza mengingatkan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen yang dipasang Presiden Prabowo Subianto dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 berisiko sulit tercapai jika pemerintah gagal memperkuat implementasi kebijakan fiskal, industrialisasi, dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang masih tinggi.
Menurut Handi, pidato Presiden Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF 2027 memang menunjukkan optimisme besar pemerintah terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Namun, optimisme tersebut harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret agar tidak berhenti sebagai narasi politik semata.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8–6,5 persen pada 2027 dan meningkat hingga 8 persen pada 2029. Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan defisit APBN tetap terjaga di kisaran 1,8–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat kemiskinan turun menjadi 6–6,5 persen, dan pengangguran berada pada level 4,3–4,87 persen.
“Kita menyambut baik target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan menuju 8 persen pada 2029, dengan defisit APBN dijaga 1,8–2,4 persen PDB,” kata Handi di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa target besar tersebut membutuhkan reformasi ekonomi yang disiplin, konsisten, dan memiliki arah implementasi yang jelas.
“Kita mendukung sepenuhnya rencana dan target ekonomi tahun 2027 yang sudah disampaikan Presiden Prabowo. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa rencana besar tanpa implementasi yang kuat berisiko hanya menjadi narasi optimisme,” ujarnya.
Target Pertumbuhan Dinilai Sangat Ambisius
Handi menilai target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah cukup ambisius jika melihat kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di kisaran 5 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada di level sekitar 5,1 persen, sementara dalam satu dekade terakhir Indonesia belum pernah menyentuh pertumbuhan ekonomi 8 persen secara berkelanjutan.
Baca Juga: PNM Siapkan Mental Wirausaha 2.700 Siswa SMK se-Indonesia Lewat Program PNM Mengajar
Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS pada 2027. Menurut Handi, asumsi tersebut menunjukkan pemerintah sendiri menyadari tekanan eksternal terhadap ekonomi nasional masih cukup besar.
Karena itu, stabilitas nilai tukar dan kepercayaan pasar dinilai menjadi faktor penting yang harus dijaga agar target pertumbuhan ekonomi tidak terganggu volatilitas global.
Di sisi lain, Handi juga menyoroti belum jelasnya sumber pertumbuhan ekonomi baru yang akan menjadi motor utama pencapaian target tersebut.
Menurutnya, ekonomi Indonesia hingga kini masih bergantung pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas. Sementara agenda hilirisasi yang kembali menjadi prioritas pemerintah dinilai belum cukup jika tidak dibarengi penguatan industri manufaktur berbasis teknologi dan sumber daya lokal.
Baca Juga: Korban Dugaan KDRT Dipulangkan ke Jawa Barat
“Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan industri yang berbasis komponen sumber daya lokal,” katanya.
Ia menilai tanpa strategi industrialisasi yang jelas, hilirisasi justru berisiko memperkuat pola ekonomi ekstraktif dan belum mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam jumlah besar.
Reformasi Fiskal dan Pemerataan Jadi Tantangan
Selain persoalan pertumbuhan ekonomi, Handi juga menyoroti tantangan fiskal pemerintah di tengah ekspansi berbagai program prioritas nasional.
Pemerintah menargetkan belanja negara mencapai 14,8 persen terhadap PDB, sementara pendapatan negara diproyeksikan hanya berada pada kisaran 11,82–12,4 persen terhadap PDB.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan ruang fiskal pemerintah masih terbatas dan ketergantungan terhadap pembiayaan utang tetap perlu diantisipasi.
Karena itu, Handi menilai reformasi perpajakan harus terus diperkuat agar kemampuan negara membiayai pembangunan tetap terjaga secara berkelanjutan.
“Kita mendukung keberlanjutan reformasi perpajakan yang telah dilakukan. Tanpa itu, kemampuan pembiayaan pembangunan nasional akan menghadapi ketimpangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu otomatis menghadirkan pemerataan kesejahteraan.
Meski pemerintah menargetkan rasio gini turun menjadi 0,362–0,367, Handi menilai struktur ekonomi Indonesia yang masih terkonsentrasi pada kelompok usaha besar membuat distribusi hasil pertumbuhan belum sepenuhnya merata.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat kelas menengah dan bawah, terutama melalui penciptaan lapangan kerja formal dan penguatan sektor riil.
Baca Juga: Rumah Dipenuhi Lumpur dan Jembatan Roboh, Banjir di Guo Kuranji Padang Terdampak pada Puluhan KK
Selain itu, kualitas belanja negara juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
Handi menyebut persoalan klasik seperti inefisiensi anggaran, kebocoran, dan rendahnya multiplier effect masih tercermin dari tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dibanding sejumlah negara ASEAN.
“Masalah klasik seperti inefisiensi, kebocoran, dan rendahnya multiplier effect yang tercermin dalam tingginya angka ICOR belum dijawab secara sistemik,” katanya.
Kredibilitas Implementasi Jadi Penentu
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Handi tetap mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF 2027 karena dinilai menunjukkan kebijakan fiskal kini ditempatkan sebagai agenda strategis nasional.
Ia menilai fokus pemerintah terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja formal, dan perlindungan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran bahwa legitimasi pemerintahan ke depan sangat bergantung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Namun, menurut Handi, keberhasilan agenda ekonomi pemerintah nantinya tidak akan diukur dari tingginya angka target pertumbuhan semata, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara nyata.
Publik, kata dia, kini tidak hanya membutuhkan optimisme ekonomi, tetapi juga bukti bahwa APBN benar-benar mampu memperkuat industri domestik, memperluas kelas menengah, dan mengurangi ketimpangan sosial.
“Target besar akan kehilangan makna jika masyarakat tidak merasakan dampaknya secara langsung. Karena itu, tantangan terbesar pemerintah hari ini bukan lagi membangun harapan, tetapi membangun kepercayaan lewat hasil yang nyata,” tegas Handi.
Ia berharap arah kebijakan fiskal pemerintah akan dijabarkan lebih rinci dan operasional dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang dijadwalkan disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2026 mendatang.(*)
Editor : Hendra Efison