Dukungan ini disampaikan dalam peninjauan langsung sejumlah lokasi yang diusulkan sebagai titik pembangunan penyalur, Kamis (15/1/2026).
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan sektor perikanan mendominasi pekerjaan penduduk Nias Utara dengan produksi sekitar 16.000 ton pada 2025. Jumlah nelayan tercatat sekitar 3.300 orang.
“Saat ini terdapat empat penyalur BBM subsidi dan kompensasi, terdiri dari satu SPBU dan tiga SPBU Kompak. Pemerintah daerah mengusulkan penambahan SPBU Nelayan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Wahyudi menjelaskan, lokasi usulan di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu telah masuk dalam rencana pembangunan penyalur BBM Satu Harga. Penyalur ini nantinya melayani kebutuhan nelayan, pertanian, transportasi darat, UMKM, dan transportasi air yang menggunakan motor tempel.
“Pembangunan penyalur BBM ini akan lebih optimal karena tidak hanya melayani nelayan, tetapi juga sektor lain agar skala keekonomiannya tercapai. Asas kebermanfaatannya juga lebih besar,” katanya.
Ia menyebut jarak antarpenyalur BBM masih cukup jauh. Dari Sitolu Ori ke Lahewa Timur berjarak 17 kilometer, Lahewa Timur ke Lahewa 19,2 kilometer, sementara Lahewa ke Alasa mencapai 52,5 kilometer.
Wahyudi mendorong pemerintah daerah mempercepat proses perizinan agar penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T dapat beroperasi sebelum Desember 2026. Ia juga mengingatkan pentingnya legalitas nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi.
“Nelayan perlu mengurus Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan melalui aplikasi XStar BPH Migas agar mendapat harga sesuai ketetapan pemerintah,” katanya.
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menyampaikan dukungan serupa. Ia menilai jarak antar-SPBU yang jauh membuat masyarakat membeli BBM di luar SPBU dengan harga lebih tinggi.
“Jika lokasi BBM Satu Harga memenuhi syarat, pembangunannya perlu dipercepat agar masyarakat tidak lagi mengeluhkan harga BBM,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan BPH Migas, Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega menyatakan pihaknya mendukung percepatan perizinan penyalur BBM guna mempermudah akses nelayan.
Baca Juga: Pendapatan Pedagang Kelapa Muda di Taplau Anjlok 70 Persen Dua Bulan Pascabanjir Bandang
“Kami berharap penambahan SPBU dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh BBM,” katanya.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbagut Sunardi menegaskan dukungan atas usulan pembangunan penyalur BBM di Nias Utara. Ia menyebut tiga dari empat titik yang diusulkan telah masuk rencana program BBM Satu Harga.
“Bentuk bangunan penyalur akan disesuaikan dengan besaran pasar. Jika besar, dibuat seperti SPBU reguler, jika kecil dibuat modular,” jelasnya.
Dalam rangkaian kunjungan, BPH Migas juga memeriksa ketahanan pasokan di Fuel Terminal Gunungsitoli. Hingga 15 Januari 2026, stok Pertalite tercatat 14,4 hari dan Biosolar 8 hari.
“Distribusi BBM sudah terencana sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi tanpa keterlambatan,” kata Wahyudi.
Konsumsi BBM di Kepulauan Nias didominasi kebutuhan nelayan pengguna Pertalite. Wilayah ini tidak terintegrasi dengan kabupaten atau provinsi lain sehingga layanan SPBU hanya untuk masyarakat setempat.
Kunjungan ini turut dihadiri manajemen Fuel Terminal Gunungsitoli, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya.(*)
Editor : Hendra Efison