PADEK.JAWAPOS.COM-Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya memperkuat hilirisasi industri pertambangan nasional sebagai langkah menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, yang membahas evaluasi kinerja korporasi dan roadmap pengembangan usaha.
Peluang Indonesia dalam Rantai Pasok Global
Nevi menyebut Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain utama dalam rantai pasok global industri logam, termasuk aluminium dan mineral strategis lainnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peluang tersebut harus diiringi penguatan strategi nasional, seperti pengurangan ketergantungan impor bahan baku—terutama alumina—serta peningkatan integrasi industri dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, hilirisasi tidak hanya soal ekspansi produksi. "Ketahanan energi, efisiensi biaya, dan mitigasi risiko geopolitik harus menjadi bagian dari strategi komprehensif untuk memastikan industri tambang mampu bersaing secara berkelanjutan," ujarnya.
Penegasan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Politisi PKS ini menekankan pentingnya penerapan good corporate governance di seluruh BUMN tambang.
Transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko dinilai menjadi faktor kunci untuk memastikan berbagai investasi besar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat.
Nevi juga mengingatkan dampak volatilitas harga energi dan logistik internasional terhadap biaya produksi aluminium dan mineral.
Ia mendorong sinergi antar BUMN, terutama dalam penyediaan energi yang stabil dan kompetitif, guna menjaga daya saing industri nasional.
Keberlanjutan Sumber Daya dan Pemberantasan Tambang Ilegal
Selain mendorong optimalisasi cadangan sumber daya alam secara berkelanjutan, Nevi mengingatkan potensi ancaman jika eksploitasi tidak terencana dilakukan secara berlebihan.
Keseimbangan antara ekspansi industri dan konservasi menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan sumber daya nasional.
Legislator asal Sumatera Barat II tersebut juga menegaskan bahwa praktik pertambangan ilegal harus ditindak tegas karena merugikan negara dan mengganggu stabilitas pasar.
Ia menilai penguatan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) serta kemitraan dengan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang sehat.
Nevi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum harga komoditas global secara bijak, bukan hanya untuk ekspansi jangka pendek, tetapi sebagai landasan memperkuat fondasi industri pertambangan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.(*)
Editor : Heri Sugiarto