Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 14 anggota DK lainnya, namun AS menolak klausa tentang gencatan senjata tanpa syarat.
"Kami tidak dapat mendukung gencatan senjata tanpa syarat yang gagal membebaskan para sandera," kata Wakil Utusan AS untuk PBB, Robert Wood seperti dilansir dari Al Jazeera.
Wood menekankan bahwa penghentian perang harus mencakup pembebasan sandera yang ditahan di Gaza.
Ini adalah veto keempat pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap resolusi yang menyerukan diakhirinya konflik di Gaza sejak serangan militer Israel dimulai pada Oktober 2023.
Hingga kini, hampir 44.000 warga Palestina tewas akibat serangan tersebut, yang juga menyebabkan krisis kemanusiaan besar-besaran di wilayah tersebut.
Bantuan militer AS untuk Israel senilai $3,8 miliar per tahun ditambah alokasi tambahan $14 miliar sejak konflik dimulai, telah memicu kritik dari para pembela hak asasi manusia.
Beth Miller dari Jewish Voice for Peace menyebut veto AS sebagai langkah yang menyedihkan dan menuduh pemerintahan Biden berkontribusi pada genosida di Gaza.
Sementara itu, Gabriel Elizondo dari Al Jazeera melaporkan dari markas PBB bahwa AS tampak berada di pulau yang terpisah terkait sikapnya dalam resolusi ini.
Di sisi lain, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengapresiasi veto AS, menyebutnya sebagai langkah berdiri di sisi moralitas dan keadilan.
Namun, utusan Palestina untuk PBB, Majed Bamya, menegaskan bahwa gencatan senjata adalah langkah awal yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah penderitaan lebih lanjut di Gaza.
Sementara itu, pemimpin Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya, menyatakan dalam wawancara dengan Al-Aqsa TV bahwa tidak akan ada kesepakatan pertukaran tawanan dengan Israel, kecuali serangan terhadap Gaza dihentikan.
Al-Hayya mengungkapkan bahwa ada komunikasi yang sedang berlangsung dengan negara-negara mediator terkait negosiasi, dan kelompoknya siap untuk berdialog.
Dia menyalahkan PM Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya karena gagalnya perundingan, dan mengatakan bahwa perdana menteri Israel menundanya karena alasan politik.(*)
Editor : Heri Sugiarto