Selamat datang kepada Kapolda Sumatera Barat yang baru, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy. Pergantian pucuk pimpinan di tubuh kepolisian daerah selalu membawa harapan: hadirnya energi, cara pandang baru dalam melihat persoalan yang selama ini mengendap di tengah masyarakat.
Publik tentu memahami bahwa kepolisian memiliki tugas-tugas strategis negara. Menyukseskan program pemerintah dan menjaga loyalitas institusi adalah bagian dari tanggung jawab itu.
Perintah Presiden melalui Kapolri, polisi menanam jagung, membangun dapur SPPG, atau menjalankan program nasional lain, silakan saja. Rakyat hanya bisa berharap semua itu benar-benar memberi manfaat.
Namun, masyarakat juga berharap polisi tidak kehilangan tugas utamanya: menjaga hukum, memberikan rasa aman, dan menjadi pengayom yang hadir di tengah persoalan nyata rakyat.
Polisi bukan hanya sekadar perpanjangan tangan kebijakan pusat, melainkan wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat.
Di Sumatera Barat, masih banyak persoalan yang terasa hanya selesai di permukaan. Salah satunya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terus memakan korban.
Korban jiwa muncul karena kecelakaan kerja, konflik antarkelompok, hingga bentrokan dengan masyarakat. Masalahnya terus berulang, tetapi penyelesaiannya sering terasa seperti tambal sulam.
Lebih mengkhawatirkan, arus informasi dari aparat sering kali tersumbat oleh sekat-sekat birokrasi dan pencitraan. Publik lebih banyak menerima laporan keberhasilan, seremoni penindakan, dan angka-angka kinerja yang sudah tersusun rapi. Jumpa pers yang telah diatur ketat. Sementara kondisi di lapangan kerap tidak terkonfirmasi secara utuh.
Akibatnya, ruang kosong informasi diisi oleh spekulasi. Media sosial menjadi arena liar tempat kabar berkembang tanpa kendali. Isu bercampur opini, rumor bercampur fakta. Ketika masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang terbuka dan cepat dari aparat, kepercayaan perlahan terkikis.
Sebagai perwira yang lama berkecimpung di bidang intelijen, Kapolda baru tentu memahami bahwa stabilitas tidak hanya dijaga dengan operasi dan penindakan.
Stabilitas juga lahir dari kemampuan membaca kegelisahan publik, mendengar suara lapisan bawah, dan membuka akses informasi yang jujur kepada masyarakat.
Sumatera Barat tidak membutuhkan pencitraan berlebihan. Lebih dibutuhkan adalah keberanian membenahi persoalan dari akar, sekaligus keberanian membuka fakta apa adanya kepada publik.
Sebab kepercayaan masyarakat tidak dibangun dari relis keberhasilan di media sosial, melainkan dari rasa keadilan yang benar-benar mereka rasakan.
Harapan masyarakat sederhana: hadirnya kepolisian yang lebih terbuka, lebih responsif, dan lebih berani menghadapi persoalan nyata. Semoga kepemimpinan baru ini mampu menjawab harapan itu—dan lebih baik dari sebelumnya. (*)
Editor : Adriyanto Syafril