Di era digital hari ini, panggung politik tidak lagi hanya berada di balai pertemuan, Rumah Gadang atau Gedung DPRD. Panggung politik sekarang ini berada di layar ponsel, di mana setiap status, video pendek dan komentar bisa menjadi alat kampanye yang jauh lebih efektif dari pada baliho besar yang berada di setiap persimpangan jalan.
Sumatera Barat bukan pengecualian. Provinsi yang dikenal dengan tradisi musyawarah mufakat dengan memegang erat pepatah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ini ternyata semakin akrab dengan “politik dunia maya’.
Para tokoh lokal, calon kepala daerah hingga politisi muda kini berlomba-lomba menguasai narasi digital. Tapi pertanyaannya : “siapakah yang benar-benar meguasai percakapan politik di media sosial Sumbar saat ini?”
Dari Surau ke Timeline
Dulu, di Minangkabau komunikasi politik berlangsung di Surau atau di lapau dimana masyarakat sering bertukar kabar sambil minum kopi di sana. Perbincangan politik pun sering dibahas saat sedang berkumpul di lapau ini.
Sekarang, lapau ini berubah bentuk menjadi grup Whatsapp , kolom komentar Facebook dan Instagram serta siaran langsung di Tiktok. Di sana opini publik dibentuk bukan lagi oleh Niniak Mamak atau Alim Ulama, tetapi oleh Influencer lokal, admin akun komunitas dan komentator anonim yang bisa dengan cepat memviralkan sebuah isu.
Mereka bukanlah pemimpin formal, tetapi mereka memiliki kekuatan besar dalam menentukan persepsi publik. Sebuah video berdurasi 30 detik pun kini bisa menggoyahkan citra pejabat yang dibangun selama bertahun-tahun. Begitu hebatnya pengaruh platform digital ini.
Pertarungan Narasi: Siapa Cepat, Dia Dapat
Dalam politik di Sumbar, narasi telah menjadi senjata utama. Bukan hanya tentang program kerja tetapi juga tentang siapa yang bisa ”bercerita paling menarik”.
Ada tokoh yang membangun citra lewat kedekatan dengan rakyat, menampilkan sisi sederhana, humoris, dan penuh kearifan lokal. Adapula yang menonjolkan narasi religious, menampilkan moralitas moralitas dan nilai syarak sebagai identitas.
Sementara itu sebagian lain tampil modern dan nasionalis, mencoba merangkul pemilih muda yang cair terhadap identitas tradisional.
Namun, dalam semua gaya itu, satu hal pasti yang menguasai sosial media adalah dialah yang menguasai percakapan politik. Tokoh yang cepat menanggapi isu, pandai membaca tren viral dan mampu berbicara dengan “bahasa netizen” biasanya lebih diingat publik ketimbang yang hanya aktif saat masa kampanye.
Politik Tiktok dan Gengsi Elektoral
Fenomena baru yang menarik adalah munculnya politik Tiktok. Banyak pejabat dan calon kepala daerah kini tampil santai, menari, bercanda bahkan menjawab kritik lewat video lucu.
Apakah ini salah? Tidak selalu. Justeru di situ terlihat bahwa politik kini bergeser dari pesan ke perasaan. Masyarakat lebih mudah terhubung dengan tokoh yag terasa “dekat dan real”, bukan yang sekadar pandai berpidato di podium.
Namun, tantangan terbesar saat ini adalah di mana politik yang terlalu mengandalkan emosi dan hiburan bisa kehilangan substansi. Program nyata dan ide besar sering tenggelam di balik konten lucu dan drama digital yang disajikan.
Saat Narasi Menjadi Realitas
Yang menarik sekaligus berbahaya adalah ketika fenomena narasi menggantikan fakta. Begitu sebuah isu viral, entah itu benar atau tidak bisa langsung membentuk persepsi publik.
Inilah yang disebut para ahli komunikasi politik sebagai Politik Post-Truth dimana kebenaran ditentukan oleh siapa yang paling meyakinkan, bukan siapa yang paling benar. Dalam konteks ini media sosial menjadi arena perebutan makna antara elit politik, media dan masyarakat.
Ketika wacana di media sosial lebih berpengaruh dari pada klarifikasi resmi, maka yang menang bukan lagi pemimpin yang paling bijak, tetapi yang paling lihai mengendalikan gelombang opini di sosial media.
Sebagaimana pendapat McNair (2003) dalam bukunya An Introduktion to Political Communication, komunikasi bukan lagi sekedar penyampaian pesan, tetapi sebuah proses simbolik untuk membentuk realitas sosial dan emosi publik.
Kembali ke Nilai dan Etika Komunikasi
Minangkabau punya falsafah luar biasa yaitu Alam Takambang Jadi Guru dimana artinya kita diajarkan untuk belajar dari alam, tentang keseimbangan, ketulusan dan kebenaran. Politik digital harusnya juga belajar dari prinsip ini.
Komunikasi politik bukan sekadar strategi, tetapi juga amanah moral. Pemimpin yang baik bukan hanya yang viral, tetapi yang konsisten, terbuka dan menjaga martabat percakapan publik. Sebab di balik setiap komentar dan Like ada kepercayaan rakyat yang sedang diuji.
Penutup
Jadi, siapa sebenarnya yang menguasai narasi politik di Sumatera Barat? jawabannya: bukan mereka yang punya modal besar, melainkan mereka yang paling cerdas membaca emosi publik dan paling cepat beradaptasi dengan bahasa digital.
Namun pada akhirnya, masyarakatlah yang menjadi penentu. Kita semua perlu lebih cerdas memilah mana narasi yang membangun dan mana yang sekadar menghipnotis. Karena di era digital saat ini, setiap orang bisa menjadi media, menjaga kualitas komunikasi politik bukan hanya tugas elite, tapi merupakan tanggung jawab bersama.(***)
Editor : Hendra Efison