Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah koordinasi langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, yang berlangsung pada Rabu (28/1/2026) di Kantor BPBD Sumbar.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok diwakili oleh Wakil Bupati Solok Candra, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul, beserta tim.
Rombongan diterima langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Dr. Erasukma Munaf, bersama Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab.
Wakil Bupati Solok menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses bantuan pascabencana berjalan sesuai ketentuan, khususnya terkait pembangunan rumah tetap (hunian tetap/huntap) bagi masyarakat terdampak.
“Setelah masa tanggap darurat selesai, tantangannya bukan lagi hanya memberikan bantuan cepat, tetapi memastikan pemulihan dilakukan dengan perencanaan yang baik. Kami membahas banyak hal teknis, mulai dari data, angka, hingga panduan dari pemerintah pusat,” ujar Candra.
Ia menegaskan, akurasi data menjadi faktor kunci agar pengajuan bantuan ke pemerintah pusat tidak mengalami hambatan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dinilai penting untuk menyamakan persepsi dan langkah, terutama sebelum data pengusulan bantuan diproses oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sementara itu, Kalaksa BPBD Sumbar Erasukma Munaf menjelaskan bahwa pembahasan tidak hanya mencakup pembangunan huntap, tetapi juga rencana bantuan untuk rumah ibadah yang rusak, pembangunan jembatan gantung, serta kebutuhan infrastruktur lainnya di wilayah terdampak.
Ia juga menyoroti respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan bencana di Sumatera Barat, yang menurutnya tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi yang solid antara pimpinan daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta dukungan masyarakat.
“Koordinasi dan kebersamaan adalah kekuatan Sumatera Barat. Ini membuat penanganan bencana lebih cepat, dan respons dari pemerintah pusat juga berjalan baik karena laporan dan komunikasi tersampaikan dengan jelas,” kata Erasukma.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya peran aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah terdampak, khususnya dalam menyiapkan data teknis dan proposal rehabilitasi serta rekonstruksi. Sinkronisasi lintas OPD dinilai krusial agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Khairul menyebutkan bahwa koordinasi ini menjadi langkah awal untuk melanjutkan pengajuan rehabilitasi dan rekonstruksi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekaligus memastikan pemerintah daerah memahami mekanisme teknis penerimaan bantuan.
“Kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana,” tegasnya. (cr8)
Editor : Adetio Purtama