Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan hampir 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM). Penyakit kardiovaskular (PKV) seperti serangan jantung dan stroke menjadi penyebab utama, merenggut hampir 800.000 nyawa setiap tahunnya.
Untuk menanggulangi kondisi ini, pemangku kebijakan dan pakar kesehatan dari Kementerian Kesehatan, lembaga pemerintah terkait, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta organisasi masyarakat sipil berkumpul. Mereka membahas strategi pangan dan memperkuat inisiatif gizi nasional.
Diskusi ini menyoroti efektivitas penghapusan lemak trans dan pengurangan garam dalam menekan angka kasus PKV. Kebijakan serupa telah terbukti berhasil di berbagai negara.
Menurut Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D., Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, pengendalian konsumsi garam dan lemak trans bukan hanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi langkah strategis untuk menekan laju pembiayaan sistem kesehatan nasional.
“Negara-negara yang telah menerapkan regulasi ketat terhadap garam dan lemak trans terbukti berhasil menurunkan angka kematian akibat PKV serta mengurangi beban biaya kesehatan nasional. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa membantu masyarakat hidup lebih sehat dan menekan pengeluaran belanja kesehatan yang terus meningkat 7,8% per tahun dalam satu dekade terakhir,” jelasnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Marklund dari Johns Hopkins University dan The George Institute, dengan dukungan dari Resolve to Save Lives (RTSL), juga memperkuat hal ini. Hasil riset menunjukkan bahwa penghapusan lemak trans dapat menghemat biaya kesehatan hingga 213 juta dolar AS dalam 10 tahun pertama. Selain itu, kebijakan ini berpotensi menyelamatkan lebih dari 115.000 nyawa jika diterapkan pada 2025.
Studi ini menegaskan bahwa kebijakan gizi yang tepat dapat mengurangi angka kematian dini dan menekan biaya kesehatan akibat pola makan buruk.
Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, menekankan bahwa upaya pencegahan PTM terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis.
“Kami fokus pada pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat. Ini mencakup edukasi gizi seimbang, promosi pola makan sehat, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko PTM agar terjadi perubahan perilaku sejak dini,” paparnya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pengendalian konsumsi garam dan lemak tidak sehat memerlukan kerja sama lintas sektor.
Dr. dr. Sukadiono, M.M., Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menambahkan bahwa langkah ini membutuhkan sinergi berbagai pihak.
“Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung ketersediaan makanan sehat serta meningkatkan edukasi agar masyarakat lebih bijak dalam memilih asupan makanan,” katanya.
Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan ini. Dr. Moh. Subuh, MPPM., Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan ini.
“Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus berperan aktif dalam sosialisasi dan penerapan kebijakan ini. Dengan dukungan kuat dari berbagai sektor, termasuk akademisi dan masyarakat sipil, kita bisa mempercepat pencapaian target kesehatan nasional,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam transformasi kebijakan pangan nasional. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil berkomitmen untuk mempercepat penerapan kebijakan pangan sehat guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan kerja sama lintas sektor dan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat mengurangi jumlah kasus PTM serta menekan beban ekonomi akibat meningkatnya biaya pengobatan. (*)
Editor : Hendra Efison