Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Utama BNPB RI Rustian dan diikuti sejumlah kepala daerah serta jajaran Forkopimda dari wilayah terdampak di Sumatera Barat.
Dalam rapat itu, Ahmad Fadly didampingi Kasdim 0307/TD Mayor Inf. Rifeni, Asisten Administrasi Umum Desi Trikorina, Kadis Kominfo Dedi Tri Widono, Kadis Pendidikan Inhendri Abas, dan Plt. Kadis Lingkungan Hidup Fobra Rika.
Selain Tanahdatar, pertemuan tersebut juga diikuti Wakil Gubernur Sumbar, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, serta para kepala daerah dari Agam, Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Padangpariaman, Padang, Pariaman, Pasaman Barat, Solok, dan daerah lainnya.
Sestama BNPB Rustian menyampaikan bahwa rapat ini digelar untuk memastikan data kebutuhan Huntara dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan, sehingga pembangunan dapat segera dimulai di masing-masing wilayah terdampak.
“Huntara merupakan bangunan yang harus segera dilaksanakan, mengingat para korban sangat membutuhkan setelah rumah mereka hanyut dan rusak akibat diterjang banjir dan longsor yang terjadi dua minggu yang lalu,” ujar Rustian.
Ia menjelaskan BNPB menyediakan dua konsep bantuan, yakni pembangunan Huntara dan dana tunggu hunian. Karena itu, para bupati dan wali kota diminta segera menentukan skema yang dibutuhkan masyarakatnya.
“Kalau Huntara tentu harus disiapkan dulu lahannya yang datar dan pastikan tidak lahan sengketa. Selain itu juga harus ada listrik dan air bersih,” kata Rustian.
Rustian juga menegaskan pentingnya perhitungan kebutuhan Huntara secara tepat agar seluruh korban dapat terakomodasi dan perencanaan anggaran serta pengerahan personel TNI dapat dilakukan secara optimal. Ia menambahkan bahwa pembangunan Huntara akan melibatkan personel TNI secara langsung.
Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pembangunan Huntara ditargetkan selesai maksimal sembilan hari, dengan catatan lahan yang akan digunakan sudah siap dan layak dibangun.
Wabup Tanahdatar Ahmad Fadly memastikan bahwa pihaknya akan melakukan validasi data terlebih dahulu sebelum disampaikan secara resmi kepada BNPB.
“Untuk jumlah kebutuhan Huntara di Tanahdatar kita akan hitung lagi secara valid, setelah itu baru kita laporkan ke BNPB. Kita tidak mau nanti ada yang ketinggalan. InsyaAllah paling lambat dua hari semuanya selesai dan sudah kita sampaikan ke BNPB,” ujarnya.
Terkait lokasi, Ahmad Fadly menyebut bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lapangan bola di masing-masing kecamatan, serta akan memanfaatkan gedung kosong untuk dijadikan Huntara bagi korban terdampak.
Ia menegaskan bahwa persoalan lahan akan diselesaikan segera sesuai permintaan BNPB. “Pokoknya kita harus gerak cepat dan ini nanti akan langsung saya laporkan ke Pak Bupati,” kata Wabup.(*)
Editor : Heri Sugiarto